IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI INDONESIA

Authors

  • Fadli Fadli Penghulu Madya KUA Kecamatan Darul Ihsan Kabupaten Aceh Timur

Abstract

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil bagi pasangan nikah siri di satu sisi berdampak positif karena semangat memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara. Pada sisi lain, penerbitan tersebut justeru menimbulkan implikasi hukum bagi masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap penerbitan KK bagi pasangan nikah siri. Penelian menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena mengkaji dan menganalisis secara normatif pengaturan terkait implikasi hukum sebagai konsekuensi dari penerbitan KK. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan KK bagi pasangan nikah siri merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari nikah siri. Akan tetapi terobosan tersebut menimbulkan persoalan sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut yaitu dapat memungkinkan suburnya nikah siri di Indonesia, menambah jalur lain dalam pengurusan Buku Nikah yaitu jalur istbat nikah atas dasar putusan Mahkamah Syar’iyah, meningkatkannya permohonan istbat nikah ke Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama dan tidak dapat merujuk kepada UU PDKRT dalam hal pasangan suami isteri melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hasan, A., & Khairuddin, K. (2021). PANDANGAN ‘URF TERHADAP UANG PEKHANJANGAN DALAM PERKAWINAN MELANGKAHI KAKAK KANDUNG. istinbath, 20(1), 176-188.

Faizah, F., Rizkal, R., Mansari, M., & Fatahillah, Z. (2021). PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI BANDA ACEH. SYARIAH: Journal of Islamic Law, 3(1), 70-92.

Fatahillah, Z. (2019). Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi terhadap Putusan Wakaf di Mahkamah Syar’iyah Aceh). Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, 7(1).

Handini, W. P. (2019). Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(1), 107-116.

Harianti, H. H. (2021). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah BandaAceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna). Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 4(1).

Khairuddin, K. (2020). MEMAKAI HINE SEBAGAI SYARAT DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KUTA TINGGI ACEH. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 13(2), 108-118.

Khairuddin, K. (2021). Government Supervision In Overcoming Problems Drinking Tuak At The Gunung Meriah Aceh. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 7(3), 1313-1322.

Lamaluta, D. (2013). Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. LEX ET SOCIETATIS, 1(3).

Mansari, M. M., Mahmuddin, M. M., & Rizkal, R. R. (2018). Pencatatan Kelahiran Online: Model Pelayanan Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science, 3(2), 145-157.

Mansari, M., & Maulana, R. (2018). Kepastian hukum terhadap pengasuhan anak mumayiz pasca perceraian. Jurnal Yudisial, 11(1), 55-74.

Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 5(1), 43-58.

Mansari, M., Dahlan, D., Mahfud, M., & Martunis, M. (2019). Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar? iyah Kota Banda Aceh). Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 4(1), 89-110.

Mansari, M., Fatahillah, Z., Muzakir, M., Oslami, A. F., & Zainuddin, M. (2020). CONCRETIZATIONOF URGENT REASON AND SUFFICIENTEVIDENCE IN PROVIDING MARRIAGE DISPENSATION FOR CHILDREN BY THE JUDGE. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 20(2), 195-206.

Oelangan, M. D. (2013). Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Pranata Hukum, 8(2).

Syam, T, R. (2020). Pencatatan Perkawinan dan Problematika Isbat Nikah

Poliandri Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak, Yogyakarta: UII Press.

Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak, cet. 1, Bandung: Mandar Maju.

Zainuddin, M., & Mansari, M. (2019). Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh Dan Aceh Besar. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 4(1), 23-38.

Downloads

Published

2024-05-28

How to Cite

Fadli, F. (2024). IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI INDONESIA. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 4(1), 82–91. Retrieved from https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/51

Issue

Section

Articles