Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah

A Normative Review of Indonesia's Tax Amnesty Law from an Islamic Constitutional Perspective

2026-05-01T10:18:51+07:00

Tax amnesty remains one of the most debated fiscal policies in contemporary governance, particularly in Muslim-majority countries where legal legitimacy is expected to align with ethical and religious values. Existing studies primarily evaluate tax amnesty from economic, fiscal, and administrative perspectives, while limited attention has been given to its constitutional-ethical legitimacy within the framework of Islamic constitutionalism. This study aims to examine the normative legitimacy of Indonesia’s Tax Amnesty Law (Law No. 11 of 2016) through the principles of justice (al-?adl), public trust (am?nah), equality before the law (al-mus?w?h), and public welfare (ma?la?ah ??mmah). Employing normative juridical research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study analyzes legislation, Constitutional Court decisions, and contemporary literature on Islamic constitutional law and maq??id al-shar??ah. The findings reveal that although the tax amnesty policy achieved short-term fiscal objectives, it generated normative tensions concerning distributive justice, legal equality, and ethical accountability. Comparative evidence from Malaysia and Pakistan indicates that the integration of moral and religious narratives can enhance the legitimacy and public acceptance of fiscal policies. This study contributes to the literature by proposing an Islamic constitutional framework for evaluating fiscal legislation, integrating constitutional legality with moral legitimacy as a foundation for sustainable fiscal governance in Muslim-majority constitutional democracies.

[Pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang paling diperdebatkan dalam tata kelola pemerintahan kontemporer, terutama di negara-negara mayoritas Muslim yang menuntut keselarasan antara legalitas hukum dengan nilai-nilai etika dan agama. Penelitian terdahulu umumnya menilai kebijakan pengampunan pajak dari perspektif ekonomi, fiskal, dan administrasi, sementara kajian mengenai legitimasi konstitusional-etis dalam kerangka hukum tata negara Islam masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berdasarkan prinsip keadilan (al-?adl), amanah, persamaan di hadapan hukum (al-mus?w?h), dan kemaslahatan umum (ma?la?ah ??mmah). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur kontemporer mengenai hukum tata negara Islam dan maq??id al-shar??ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengampunan pajak berhasil mencapai tujuan fiskal jangka pendek, kebijakan tersebut menimbulkan persoalan normatif terkait keadilan distributif, kesetaraan hukum, dan akuntabilitas etis. Analisis perbandingan dengan Malaysia dan Pakistan menunjukkan bahwa integrasi narasi moral dan nilai-nilai keagamaan dapat memperkuat legitimasi serta penerimaan publik terhadap kebijakan fiskal. Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan kerangka evaluasi hukum fiskal berbasis konstitusionalisme Islam yang mengintegrasikan legalitas konstitusional dengan legitimasi moral sebagai fondasi tata kelola fiskal yang berkelanjutan dalam negara demokrasi konstitusional mayoritas Muslim.]

The Urgency of Contextualizing Islamic Law in Contemporary Society

2026-04-27T00:19:29+07:00

The contextualization of Islamic law is an approach that emphasizes the importance of understanding social, cultural, and historical contexts in the application of Islamic teachings, particularly normative legal provisions. The urgency of contextualization arises as a response to the complex and diverse dynamics of modern society, where the textual application of Islamic law without considering social realities can lead to inconsistencies and even injustice. This study aims to examine the importance of a contextual approach in the interpretation and implementation of Islamic law, and to illustrate how the fundamental principles of Sharia such as justice (al-adl), public benefit (al-maslahah), and the objectives of Islamic law (maqashid al-shariah) can serve as the foundation for this process. Using a qualitative method and a normative-philosophical approach, this study demonstrates that the contextualization of Islamic law is not a form of deconstruction of religious teachings, but rather an effort to present Islamic law as relevant, adaptive, and solution-oriented in contemporary society.

[Kontekstualisasi hukum Islam merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan historis dalam penerapan ajaran Islam, khususnya hukum-hukum yang bersifat normatif. Urgensi kontekstualisasi muncul sebagai respons terhadap dinamika masyarakat modern yang kompleks dan beragam, di mana penerapan hukum Islam secara tekstual tanpa mempertimbangkan realitas sosial dapat menimbulkan ketidaksesuaian, bahkan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pentingnya pendekatan kontekstual dalam penafsiran dan implementasi hukum Islam, serta menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan (al-adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan tujuan hukum Islam (maqashid al-shariah) dapat dijadikan landasan dalam proses tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif-filosofis, kajian ini menunjukkan bahwa kontekstualisasi hukum Islam bukan bentuk dekonstruksi ajaran, melainkan upaya untuk menghadirkan hukum Islam yang relevan, adaptif, dan solutif dalam kehidupan masyarakat kontemporer.]

Beyond Classical Fiqh: The Disharmony of Applying ‘Iddah to Women Divorced through Qabla Dukhul Talaq in Brunei Darussalam

2026-05-16T23:51:27+07:00

Contemporary reforms of Islamic family law in Muslim countries have often produced legal provisions that differ from classical fiqh doctrines. One notable example can be found in Brunei Darussalam, which requires a waiting period (‘iddah) for women divorced before the consummation of marriage (qabla dukh?l divorce), as stipulated in Article 13(3) of the Islamic Family Law (Emergency Order) 1999. This provision departs from the dominant Syafi‘i juristic position, which generally exempts women divorced before consummation from the obligation of ‘iddah. Although previous studies have examined Islamic family law reform in Brunei Darussalam, limited attention has been given to the legal rationale and normative foundations underlying the application of ‘iddah in cases of qabla dukh?l divorce. This study aims to analyze the legal basis, implementation, and normative reasoning behind the enforcement of ‘iddah for women divorced prior to consummation in Brunei Darussalam. Employing a normative juridical method, the study utilizes both a conceptual approach and a statutory approach. Primary sources include the Qur’an and the Islamic Family Law (Emergency Order) 1999, while secondary sources consist of fiqh literature, scholarly books, academic journal articles, and expert opinions. The findings reveal that the application of ‘iddah in cases of qabla dukh?l divorce is grounded in considerations of ma?la?ah (public interest), local custom (‘urf), and the precautionary legal principle of al-i?tiy??. Furthermore, the legislation does not clearly distinguish between dukh?l ?aq?q? (actual consummation) and dukh?l ?ukm? (constructive consummation), thereby allowing broader legal interpretation in its implementation. This study contributes to the scholarship on Islamic family law reform by demonstrating how a modern Muslim state reconstructs classical fiqh doctrines through the integration of ma?la?ah, local customs, and contemporary regulatory needs.

[Reformasi hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim kontemporer sering kali menghasilkan ketentuan yang berbeda dari doktrin fikih klasik. Salah satu kasus yang menarik ditemukan di Brunei Darussalam yang mewajibkan masa idah bagi perempuan yang bercerai sebelum terjadinya hubungan suami istri (talak qabla dukh?l), sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Perintah Darurat (Undang-Undang Hukum Keluarga Islam) Tahun 1999. Ketentuan ini berbeda dengan pandangan dominan fikih mazhab Syafi‘iyyah yang tidak mewajibkan idah bagi perempuan yang dicerai sebelum terjadinya persetubuhan. Meskipun berbagai kajian telah membahas reformasi hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis dasar yuridis dan rasionalitas hukum di balik pemberlakuan idah pada kasus qabla dukh?l. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, implementasi, dan argumentasi normatif yang melandasi pemberlakuan idah bagi perempuan yang ditalak qabla dukh?l di Brunei Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data primer diperoleh dari Al-Qur’an dan Perintah Darurat (Undang-Undang Hukum Keluarga Islam) Tahun 1999, sedangkan data sekunder berasal dari literatur fikih, buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan idah dalam kasus qabla dukh?l di Brunei Darussalam didasarkan pada pertimbangan ma?la?ah, adat setempat (‘urf), serta prinsip kehati-hatian hukum (al-i?tiy??). Selain itu, ketentuan tersebut tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai batasan antara dukh?l ?aq?q? dan dukh?l ?ukm?, sehingga membuka ruang interpretasi yang lebih luas dalam penerapannya. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian reformasi hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bagaimana negara dapat merekonstruksi doktrin fikih klasik melalui integrasi antara prinsip ma?la?ah, adat lokal, dan kebutuhan regulasi hukum modern.]

Legal Certainty In Customs Law Enforcement Against Illegal Exports: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia

2026-04-27T22:27:30+07:00

Illegal exports pose a serious challenge to developing countries, including Indonesia and Malaysia, which have high natural resource wealth but are vulnerable to smuggling and illicit trade practices. This study aims to analyze and compare the policies and practices to counter illegal exports implemented by the two countries. This research uses a qualitative approach with literature study methods and policy analysis. The results of the study show that Indonesia and Malaysia have differences in legal frameworks, institutions, and law enforcement strategies. Indonesia tends to adopt a repressive approach with a focus on border surveillance and increased legal sanctions, while Malaysia emphasizes more cross-sector collaboration and the use of technology in tracking export goods. Although both face similar challenges, such as weak interagency coordination and corruption, the best practices of each country can serve as a reference in formulating more effective regional policies. This study recommends that to reduce illegal exports, the need to equalize the standards of export documents between Indonesia and Malaysia accompanied by an active role of joint patrols that are more intensive than just MoUs on paper, and to improve the legality of border markets so that the local economy runs legally.

[Ekspor ilegal merupakan tantangan serius bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan Malaysia, yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah tetapi rentan terhadap praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan serta praktik penanggulangan ekspor ilegal yang diterapkan oleh kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam kerangka hukum, kelembagaan, serta strategi penegakan hukum. Indonesia cenderung menerapkan pendekatan represif dengan fokus pada pengawasan perbatasan dan peningkatan sanksi hukum, sedangkan Malaysia lebih menekankan kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi dalam pelacakan barang ekspor. Meskipun kedua negara menghadapi tantangan yang serupa, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi dan praktik korupsi, praktik-praktik terbaik (best practices) yang diterapkan masing-masing negara dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan regional yang lebih efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi standar dokumen ekspor antara Indonesia dan Malaysia, yang disertai dengan peran aktif patroli bersama yang lebih intensif dan tidak hanya terbatas pada nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) semata. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan legalitas pasar perbatasan agar aktivitas perekonomian masyarakat setempat dapat berjalan secara legal dan berkelanjutan.]

Between Welfare and Vulnerability: A Critique of Marriage Dispensation in the Probolinggo Religious Court Decree from the Perspective of Maqasid al-Shari'ah and Children's Rights

2026-05-16T23:56:30+07:00

The amendment of the Marriage Law through Law Number 16 of 2019, which raised the minimum marriageable age to 19 years, has created a legal paradox in Indonesia. Despite stricter regulations intended to prevent child marriage, requests for marriage dispensation in Religious Courts have significantly increased. This study analyzes the judicial reasoning behind these grants using a qualitative document study and a descriptive-normative approach, specifically focusing on the Probolinggo Religious Court Decree No. 210/Pdt.P/2025/Pa.Probolinggo. The findings indicate that judges often grant dispensations based on the Islamic legal maxim akhaff al-dararain (choosing the lesser of two evils) to prevent perceived social harms such as premarital intimacy or pregnancy. However, from the perspective of Maqasid al-Syari’ah and children’s rights, this study critiques the dominance of short-term welfare considerations over long-term vulnerabilities. The results suggest that current judicial practices often neglect the child's rights to education (hifz al-’aql), reproductive health (hifz al-nafs), and economic stability. The study concludes that a transformation in the judicial approach is necessary, moving from a formal-administrative "rubber stamp" process to an integrative model involving cross-sectoral collaboration with health and psychological experts to ensure the "best interest of the child."

[Perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun telah melahirkan suatu paradoks hukum di Indonesia. Di tengah pengetatan regulasi yang bertujuan untuk mencegah perkawinan anak, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama justru mengalami peningkatan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan metode studi dokumen kualitatif dan pendekatan deskriptif-normatif, dengan fokus pada Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 210/Pdt.P/2025/PA.Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim kerap mengabulkan dispensasi kawin dengan mendasarkan pertimbangannya pada kaidah fikih akhaff al-dararain (memilih mudarat yang lebih ringan) guna mencegah kemudaratan sosial yang dipersepsikan, seperti kedekatan hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan maupun kehamilan di luar nikah. Namun demikian, ditinjau dari perspektif Maqashid al-Syari’ah dan hak-hak anak, penelitian ini mengkritisi dominannya pertimbangan kemaslahatan jangka pendek dibandingkan dengan kerentanan jangka panjang yang berpotensi dialami oleh anak. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa praktik peradilan yang berlangsung saat ini sering kali mengabaikan hak anak atas pendidikan (hifz al-‘aql), kesehatan reproduksi (hifz al-nafs), dan stabilitas ekonomi di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan transformasi dalam pendekatan peradilan, dari sekadar proses formal-administratif yang bersifat rubber stamp menuju model yang lebih integratif melalui kolaborasi lintas sektor dengan tenaga kesehatan dan psikolog, guna menjamin terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).]