Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah

Regulating Halal Integrity in Sri Lanka: A Comparative Legal and Shariah Analysis of the Food Act and Consumer Protection Framework

2025-05-14T00:49:48+07:00

The global hal?l market is a huge economic power, demanding products that are very compliant with Islamic rules. In Sri Lanka, a country where Muslims make up a large minority and where there has been social tension due to this, the merging of the national food laws with the shari’ah requirments concerning hal?l integrity creates issues in regulation. Therefore, this paper looks into the existing statutory framework of Sri Lanka, mainly focusing on Food Act No. 26 of 1980 and Consumer Affairs Authority Act No. 9 of 2003, along with detailed shari’ah requirements related to hal?l food including slaughter (zabiha), ingredients, processing and prevention of contamination. The study, by way of comparative legal analysis and considering academic literature and international regulatory models (Malaysia, Indonesia, UAE, EU), places where the Sri Lankan law defining, regulating, and certifying. and enforcing hal?l standards falls short. The particulars revealed that there were no specific legal definitions and standards for hal?l. Oversight of the certification processes is inadequate. There are no adequate mechanisms preventing hal?l cross-contamination between hal?l/non-hal?li and labelling regulations do not include provisions for a legally recognized hal?l mark. These shortcomings create consumer ambiguity business challenges and conflict potential. It proposes legislative changes to the Food Act and its related regulations, along with the setting up of an administrative framework which is likely to be national accreditation supervision of private certifiers, state-regulated. The proposals emanate from Islamic jurisprudence (Maqasid al-Shari'ah and Fiqh principles) and they are directed toward ensuring legal certainty, improved consumer protection, enhanced trade facilitation, and social harmony in a multi-religious context such as that of Sri Lanka.

[Pasar halal global merupakan kekuatan ekonomi yang besar, menuntut produk-produk yang sangat patuh terhadap aturan Islam. Di Sri Lanka, sebuah negara di mana Muslim merupakan kelompok minoritas besar dan di mana telah terjadi ketegangan sosial akibat hal ini, penggabungan antara undang-undang pangan nasional dengan persyaratan syariah terkait integritas halal menciptakan masalah dalam regulasi. Oleh karena itu, makalah ini menelaah kerangka hukum yang ada di Sri Lanka, dengan fokus utama pada Food Act No. 26 Tahun 1980 dan Consumer Affairs Authority Act No. 9 Tahun 2003, beserta syarat-syarat syariah terkait makanan halal secara rinci, termasuk penyembelihan (zabiha), bahan-bahan, pemrosesan, dan pencegahan kontaminasi. Studi ini, melalui analisis hukum komparatif dan dengan mempertimbangkan literatur akademik serta model regulasi internasional (Malaysia, Indonesia, UEA, UE), menunjukkan di mana hukum Sri Lanka mengenai pendefinisian, pengaturan, sertifikasi, dan penegakan standar halal masih kurang. Rincian yang terungkap menunjukkan bahwa tidak ada definisi hukum dan standar khusus untuk halal. Pengawasan terhadap proses sertifikasi juga tidak memadai. Tidak terdapat mekanisme yang memadai untuk mencegah kontaminasi silang halal/non-halal, dan regulasi pelabelan tidak mencakup ketentuan mengenai tanda halal yang diakui secara hukum. Kekurangan ini menciptakan ambiguitas bagi konsumen, tantangan bagi pelaku usaha, dan potensi konflik. Makalah ini mengusulkan perubahan legislatif pada Food Act dan regulasi terkait, beserta pembentukan kerangka kerja administratif yang kemungkinan besar berupa supervisi akreditasi nasional terhadap lembaga sertifikasi swasta, diatur oleh negara. Usulan-usulan tersebut bersumber dari yurisprudensi Islam (Maqasid al-Shari'ah dan prinsip Fikih) dan ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen yang lebih baik, fasilitasi perdagangan yang lebih baik, serta harmoni sosial dalam konteks multi-agama seperti di Sri Lanka.]

Halal Economy in Nigeria: Examining the Legal Framework and Certification Dynamics for Sustainable Growth

2025-04-23T07:14:21+07:00

This paper seeks to examine the opportunities and challenges posed by the ?al?l business in Nigeria and its certification according to laws. It provides a comprehensive review of the sector, outlining its structure, current state, potential for growth and the intimidating challenges in the operational and legal circle. ?al?l industry is an emerging sector with great potential for growth and economic development in Nigeria. The large Muslim population is a driving factor that creates opportunities for its growth to improve the national economy. However, these opportunities, as well as the impeding challenges, have still been poorly understood. The paper draws data from both primary and secondary sources; obtained from interviews, industry literature, government laws and reports. The paper found that legal provision of halal industry in Nigeria can create more opportunities in the country’s trade and commerce sector by expanding the production of locally grown food, creating economic linkages, developing an export market, booming tourism and hospitality sectors; and thus become a major source of employment in the country. However, a number of challenges such as inadequate infrastructure, insufficient access to finance, and a lack of regulatory framework could hamper the growth of the industry; and therefore, need to be addressed. The paper conclude that with the proper policy interventions and investment, the ?al?l industry in Nigeria has the potential to create significant economic, social, and environmental benefits

[Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh bisnis ?al?l di Nigeria serta sistem sertifikasinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian ini menyajikan tinjauan komprehensif mengenai sektor tersebut dengan menguraikan struktur, kondisi terkini, potensi pertumbuhan, serta berbagai tantangan signifikan dalam aspek operasional dan hukum. Industri ?al?l merupakan sektor yang sedang berkembang dengan potensi besar untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Nigeria. Jumlah penduduk Muslim yang besar menjadi faktor pendorong utama yang membuka peluang bagi pengembangan sektor ini guna meningkatkan perekonomian nasional. Meskipun demikian, berbagai peluang tersebut beserta tantangan yang menghambatnya masih belum dipahami secara memadai. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, literatur industri, peraturan perundang-undangan, serta laporan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap industri halal di Nigeria berpotensi menciptakan peluang yang lebih luas dalam sektor perdagangan dan komersial, antara lain melalui peningkatan produksi pangan lokal, pembentukan keterkaitan ekonomi, pengembangan pasar ekspor, pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan, serta penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Namun demikian, sejumlah tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses pembiayaan yang belum memadai, serta belum optimalnya kerangka regulasi dapat menghambat pertumbuhan industri ini. Oleh karena itu, tantangan-tantangan tersebut perlu segera diatasi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa melalui intervensi kebijakan yang tepat serta dukungan investasi yang memadai, industri ?al?l di Nigeria memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.]

Expanding The Benefits of Waqf For The Environment In Waqf Policy In Indonesia

2025-05-15T17:35:36+07:00

Waqf in Indonesia has been known since before Indonesia's independence with a narrow waqf nomenclature and limited to the purpose of religious facilities and education only. Waqf assets are widely known to be only in the form of land and buildings which are limited in their use and management so that they seem unattractive. In accordance with the results of the waqf literacy index of the Indonesian Waqf Agency (BWI) regarding the level of public understanding regarding waqf which is still minimal. Meanwhile, natural problems in Indonesia are increasing and require mitigation efforts from various aspects, one of which is waqf. The purpose of this study is to analyze the opportunities for expanding the benefits of waqf to protect the environment and minimize the impact of ecological disasters in Indonesia, through applicable regulations and policies. The research method used is a literature study through legal and policy study materials relevant to waqf. The results of this study indicate that the benefits of waqf can be expanded according to conditions and times without reducing the main standards that have been conveyed by the Prophet Muhammad in the hadith of Umar. In addition, the Waqf Law No. 41 of 2004 still needs to be changed, especially regarding the scheme for regulating and providing policies for the benefits of waqf for the environment, which can be collaborated with other financial sectors in accordance with sharia and legal provisions in Indonesia so that it can become one of the solutions to social problems in society.

[Wakaf di Indonesia sudah dikenal sejak sebelum Indonesia Merdeka dengan nomenklatur wakaf yang sempit dan terbatas pada tujuan sarana agama dan Pendidikan saja. Asset wakaf banyak diketahui hanya berbentuk tanah dan bangunan yang secara penggunaan dan pengelolaannya yang terbatas sehingga terkesan tidak menarik. Sesuai dengan hasil indeks literasi wakaf Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait Tingkat pemahaman Masyarakat terkait wakaf yang masih minim. Sedangkan permasalahan alam di Indonesia semakin banyak dan memerlukan Upaya mitigasi dari berbagai macam aspek, salah satunya wakaf. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peluang perluasan manfaat wakaf untuk menjaga lingkungan dan meminimalisir dampak bencana ekologi di Indonesia, melalui regulasi dan kebijakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka melalui bahan kajian hukum dan kebijakan yang relevan dengan wakaf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat wakaf dapat diperluas sesuai dengan kondisi dan zaman tanpa mengurangi standar utama yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis Umar. Selain itu, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 masih perlu dilakukan perubahan terutama mengenai skema pengaturan dan kebijakan manfaat wakaf bagi lingkungan yang dapat dikolaborasikan dengan sektor keuangan lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum di Indonesia sehingga dapat menjadi salah satu Solusi permasalahan social kemasyarakatan.]

The Concept of Effective Resolution of Divorce Cases in Reducing Divorce Rates at the Religious Court and Supreme Court Levels

2026-01-08T13:44:09+07:00

The phenomenon of domestic conflicts culminating in divorce litigation in Indonesia reflects complex normative and procedural dynamics, particularly when cases proceed to the Supreme Court and require an exceptionally prolonged period for final adjudication. This study examines the factors contributing to the protracted duration of divorce rulings and formulates an effective conceptual framework for resolving sustained marital conflicts within the judicial process. The analysis focuses on the practice of religious courts and the lived experiences of disputing parties whose cases extend over several years. This research is grounded in fieldwork conducted in Palembang, involving clients of the Herlina Herman Beroni Family and Sharia Consulting Institute as key informants. Data were collected through in-depth interviews and case document analysis, and were examined qualitatively using a normative juridical approach. Data collection and analysis were conducted concurrently until saturation was achieved. The findings indicate that the prolonged settlement of divorce cases is not merely the result of procedural complexity within the judicial system, but is deeply influenced by persistent interpersonal conflict, breakdowns in communication between spouses, adversarial litigation strategies, and the absence of effective conflict de-escalation mechanisms at earlier stages of the process. These conditions generate stagnation within religious court practice and contribute to extended adjudication timelines, particularly when cases escalate to higher judicial levels. The study argues that effective divorce resolution requires a paradigm shift from a predominantly formalistic litigation model toward a more integrative framework that prioritizes substantive conflict resolution, structured mediation, and communicative restoration between parties. The implications of this research underscore the necessity for institutional reform within religious courts, including the strengthening of mediation mechanisms, the integration of socio-psychological counseling into judicial procedures, and the development of regulatory policies that prevent procedural delays. By bridging normative legal analysis with empirical realities, this study contributes to broader discussions on judicial efficiency, access to justice, and the contextual adaptation of Islamic family law within contemporary Indonesian legal practice.

[Fenomena konflik rumah tangga yang berujung pada litigasi perceraian di Indonesia mencerminkan dinamika normatif dan prosedural yang kompleks, khususnya ketika perkara tersebut berlanjut hingga tingkat Mahkamah Agung dan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lamanya penyelesaian perkara perceraian serta merumuskan kerangka konseptual yang efektif untuk menangani konflik perkawinan yang berkepanjangan dalam proses peradilan. Kajian ini memusatkan perhatian pada praktik peradilan agama serta pengalaman empiris para pihak yang terlibat dalam sengketa rumah tangga yang berlangsung selama bertahun-tahun. Penelitian ini didasarkan pada studi lapangan yang dilakukan di Kota Palembang dengan melibatkan klien Lembaga Konsultasi Keluarga dan Syariah Herlina Herman Beroni sebagai informan kunci. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen perkara, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif. Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara simultan hingga mencapai kejenuhan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lamanya penyelesaian perkara perceraian tidak semata-mata disebabkan oleh kompleksitas prosedural dalam sistem peradilan, tetapi juga dipengaruhi oleh konflik interpersonal yang terus berlanjut, terputusnya komunikasi antara suami dan istri, strategi litigasi yang bersifat konfrontatif, serta belum optimalnya mekanisme de-eskalasi konflik pada tahap awal penyelesaian perkara. Kondisi tersebut menimbulkan stagnasi dalam praktik peradilan agama dan berkontribusi pada panjangnya proses adjudikasi, terutama ketika perkara meningkat ke tingkat peradilan yang lebih tinggi. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian perceraian yang efektif memerlukan pergeseran paradigma dari model litigasi yang formalistik menuju kerangka yang lebih integratif dengan menekankan resolusi konflik substantif, mediasi yang terstruktur, serta pemulihan komunikasi antara para pihak. Implikasi penelitian ini menunjukkan urgensi reformasi kelembagaan dalam peradilan agama, termasuk penguatan mekanisme mediasi, integrasi layanan konseling sosial-psikologis dalam prosedur peradilan, serta pengembangan kebijakan regulatif yang mampu mencegah terjadinya penundaan proses hukum. Dengan menghubungkan analisis normatif dengan realitas empiris, penelitian ini berkontribusi pada perdebatan yang lebih luas mengenai efisiensi peradilan, akses terhadap keadilan, serta adaptasi kontekstual hukum keluarga Islam dalam praktik hukum Indonesia kontemporer.

Inter State Marriage Trends and Their Relevance to Domestic Harmony: A Study in Sambas West Kalimantan

2025-10-14T22:50:14+07:00

The phenomenon of inter-country marriage is one of the social trends that is growing rapidly in various border areas, including in Sambas Regency, West Kalimantan, which borders Malaysia directly. This interstate marriage is not only about administrative and civic aspects, but also has implications for domestic life, especially in terms of harmony, religious values, and culture. This study aims to examine the trend of interstate marriage in the Sambas region and analyze its relevance to domestic harmony in the perspective of Islamic Family Law. This study uses a qualitative approach with field study methods, in-depth interviews, and documentation of transnational married couples, and local religious leaders. The results of the study show that the main motives for interstate marriage in Sambas include economic factors, the openness of border areas, and social and cultural relations that have been established for a long time. However, in practice, intercountry marriages often face serious challenges such as cultural differences, worship practices, maintenance obligations, and marriage legal status that is not always clear nationally or internationally. From the perspective of Islamic Family Law, domestic harmony is highly dependent on the principles of mawaddah, rahmah, and shared responsibility between husband and wife, which must be built on an understanding of religious values and a strong commitment. Therefore, legal regulation and the development of cross-border premarriage are urgently needed so that interstate marriage does not become a source of conflict, but rather strengthens family ties and Islamic values in the midst of globalization dynamics.

[Fenomena perkawinan antar negara menjadi salah satu tren sosial yang berkembang pesat di berbagai wilayah perbatasan, termasuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Perkawinan antar negara ini tidak hanya menyangkut aspek administratif dan kewarganegaraan, tetapi juga membawa implikasi terhadap kehidupan rumah tangga, khususnya dalam hal keharmonisan, nilai-nilai agama, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tren perkawinan antar negara di wilayah Sambas serta menganalisis relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pasangan suami istri lintas negara, dan tokoh agama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif utama terjadinya perkawinan antar negara di Sambas meliputi faktor ekonomi, keterbukaan wilayah perbatasan, serta hubungan sosial dan budaya yang telah terjalin sejak lama. Namun, dalam praktiknya, perkawinan antar negara seringkali menghadapi tantangan serius seperti perbedaan budaya, praktik ibadah, kewajiban nafkah, serta status hukum perkawinan yang tidak selalu jelas secara nasional maupun internasional. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada prinsip mawaddah, rahmah, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, yang harus dibangun di atas kesepahaman nilai agama dan komitmen yang kuat. Oleh karena itu, regulasi hukum dan pembinaan pranikah lintas negara sangat dibutuhkan agar perkawinan antar negara tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru memperkuat ikatan keluarga dan nilai-nilai keislaman di tengah dinamika globalisasi.]

The Marriage in Shawwal as a Socio?Religious Phenomenon: A Comparative Analysis of Islamic Norms and Customary Beliefs

2025-05-14T00:03:14+07:00

Marriage in Shawwal among Indonesian Muslim communities reflects a dialectic between normative Islamic guidance and local traditions. Some communities, such as Javanese and Madurese, recommend Shawwal weddings as reinforcement of the Prophet’s sunnah, while others, such as Minangkabau and Javanese primbon traditions, avoid them due to taboos. This study aims to explain these divergent views and clarify how religious texts and customs interact in socio?religious practice. The research employed a qualitative approach through document analysis, semi?structured interviews, participant observation, and administrative data (SIMKAH, Karanganyar Religious Affairs Office). Data were analyzed using Miles & Huberman’s interactive model to identify themes and patterns. Findings reveal that Shawwal marriages are interpreted in two ways: as recommendations reinforcing religious identity or as prohibitions affirming the binding power of custom. This synthesis demonstrates that religious practice is always negotiated between das sollen (normative Islam) and das sein (social reality). The study contributes theoretically by clarifying the interaction between Islamic texts and local traditions in shaping socio?religious practice, and practically by offering a foundation for moderate approaches that respect Islamic principles while accommodating cultural heritage. The novelty lies in its comparative lens, systematically contrasting recommendation and prohibition within the same month and linking the Indonesian case to global Scopus?indexed scholarship.

[Pernikahan di bulan Syawal dalam masyarakat Muslim Indonesia memperlihatkan dialektika antara panduan normatif Islam dan tradisi lokal. Sebagian komunitas, seperti Jawa dan Madura, menganjurkan pernikahan di bulan Syawal sebagai penguatan sunnah Nabi Muhammad SAW, sementara komunitas lain, seperti Minangkabau dan tradisi primbon Jawa, menghindarinya karena dianggap tabu. Penelitian ini bertujuan menjelaskan perbedaan pandangan tersebut serta menegaskan bagaimana teks agama dan adat berinteraksi dalam praktik sosial?religius. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, wawancara semi?terstruktur, observasi partisipan, dan data administratif (SIMKAH, KUA Karanganyar). Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman untuk mengidentifikasi tema dan pola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bulan Syawal dipahami secara beragam: sebagai anjuran yang memperkuat identitas keagamaan, atau sebagai pantangan yang menegaskan daya ikat adat. Sintesis ini menegaskan bahwa praktik keagamaan selalu dinegosiasikan antara das sollen (normatif Islam) dan das sein (realitas sosial). Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dengan memperjelas interaksi teks Islam dan adat dalam membentuk praktik sosial?religius, serta praktis dengan menawarkan dasar bagi pendekatan moderat yang menghormati prinsip Islam sekaligus mengakomodasi tradisi lokal. Kebaruan penelitian terletak pada lensa komparatif yang secara sistematis mengontraskan anjuran dan pantangan dalam bulan yang sama, serta mengaitkannya dengan literatur global berstandar Scopus.]

Isbat Nikah among Muslim Communities in Aceh: Legal Compliance or Reactive Administrative Necessity

2025-12-02T21:52:17+07:00

This study analyzes the implementation of isbat nikah (marriage legalization) among Muslim communities in Aceh, examining whether it is driven by genuine legal awareness or merely administrative necessity—often used reactively to obtain birth certificates, inheritance rights, or access to social assistance. The central issue arises when isbat nikah is perceived merely as a shortcut to legalize previously unregistered marriages, rather than as a legal process reflecting compliance with the state’s normative legal framework. The purpose of this research is to examine the meaning of isbat nikah in the context of legal consciousness within society and to identify its legal position as an instrument for resolving socio-religious problems. The research employs a normative juridical method with both conceptual and statutory approaches to examine the legal basis of isbat nikah as regulated in the Compilation of Islamic Law, Law No. 1 of 1974 on Marriage, and the procedural provisions of the Religious Courts. Data analysis was conducted descriptively and analytically through the examination of legal norms and the interpretation of empirical practices evolving within society. The findings reveal that the practice of isbat nikah is predominantly motivated by administrative needs rather than genuine legal awareness. Muslim communities tend to interpret isbat nikah as a legal mechanism to obtain state recognition for marriages already valid under religious law, with its primary function serving administrative purposes. The legal position of isbat nikah plays a crucial role in resolving socio-religious issues stemming from unregistered marriages and in providing legal protection for women and children. However, public compliance with isbat nikah remains reactive and administrative in nature, driven by practical needs rather than a normative understanding of legal obligation.

[Penelitian ini menganalisis pelaksanaan isbat nikah di kalangan masyarakat Muslim di Aceh yang dilakukan atas dasar kesadaran hukum atau kepentingan administratif sebagai respons reaktif untuk pengurusan akta kelahiran anak, warisan, atau kepentingan administrasi lainnya. Permasalahan utama muncul karena isbat nikah dimaknai semata sebagai jalan pintas legalisasi perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, bukan sebagai proses hukum yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna isbat nikah dalam konteks kesadaran hukum masyarakat serta mengidentifikasi posisi hukum isbat nikah sebagai instrumen penyelesaian masalah sosial keagamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk menelaah dasar hukum isbat nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan peradilan agama. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis melalui penelaahan norma hukum dan interpretasi terhadap praktik empiris yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna pelaksanaan isbat nikah lebih didorong oleh kebutuhan administratif daripada kesadaran hukum yang sejati. Isbat nikah dimaknai masyarakat sebagai sarana hukum untuk memperoleh pengakuan negara atas perkawinan yang telah sah secara agama, dengan fungsi utama sebagai pemenuhan kebutuhan administratif. Posisi hukum isbat nikah berperan penting dalam menyelesaikan problem sosial keagamaan akibat perkawinan tidak tercatat serta memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Ketaatan masyarakat terhadap isbat nikah masih bersifat reaktif dan administratif, dipengaruhi oleh kebutuhan praktis, bukan oleh kesadaran hukum yang lahir dari nilai normatif.]

Negotiating Polygamy, Public Morality, and State Authority: Digital Discourse on Governor of DKI Jakarta Regulation Number 2 of 2025

2026-01-09T23:35:40+07:00

This study examines DKI Jakarta Governor Regulation No. 2 of 2025, which regulates the licensing procedures for polygamy among civil servants (Aparatur Sipil Negara/ASN), as an instrument of law as a tool of social engineering within the context of Islamic family law in Indonesia. Employing critical discourse analysis of digital public responses circulating on social media platforms and online news outlets, this research investigates how the regulation is produced, contested, and interpreted in relation to the principles of polygamy in fiqh and the framework of maq??id al-shar?‘ah. The findings reveal a polarized discourse: some actors perceive the regulation as an effort to strengthen morality and governance of marriage among ASN in line with the objective of family protection, while others criticize it as a form of state intervention into the private sphere and the normative authority of Islamic law. This study argues that positioning ASN as policy agents reinforces the state’s legitimacy in managing Islamic family law practices at the bureaucratic level, yet simultaneously generates new tensions between fiqh norms, individual private rights, and modern bureaucratic ethics within Indonesia’s public sphere. Accordingly, this article contributes to the discourse on Islamic family law by demonstrating how the normative authority of fiqh and maq??id al-shar?‘ah is renegotiated through state administrative regulation.

[Studi ini menelaah Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 yang mengatur prosedur perizinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai instrumen law as a tool of social engineering dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis terhadap respons publik digital yang berkembang di media sosial dan pemberitaan daring, penelitian ini mengkaji bagaimana regulasi negara tersebut diproduksi, diperdebatkan, dan dimaknai dalam relasinya dengan prinsip-prinsip poligami dalam fiqh dan kerangka maq??id al-shar?‘ah. Hasil analisis menunjukkan adanya polarisasi wacana: sebagian pihak memandang Pergub sebagai upaya penguatan moralitas dan tata kelola perkawinan ASN yang selaras dengan tujuan perlindungan keluarga, sementara sebagian lain mengkritiknya sebagai bentuk intervensi negara terhadap ruang privat dan otoritas normatif hukum Islam. Studi ini menegaskan bahwa penempatan ASN sebagai agen kebijakan memperkuat legitimasi negara dalam mengelola praktik hukum keluarga Islam pada level birokrasi, namun sekaligus memunculkan ketegangan baru antara norma fiqh, hak privat individu, dan etika birokrasi modern di ruang publik Indonesia. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada diskursus hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bagaimana otoritas normatif fiqh dan maq??id al-shar?‘ah dinegosiasikan ulang melalui regulasi administratif negara.]

Lineage, Adoption, and Legal Dualism: A Case Study of the Inclusion of Adopted Children in Family Cards in Marihat Butar Village, Simalungun

2026-01-04T13:10:08+07:00

This research is motivated by the practice of altering the lineage of adopted children on the Family Card (Kartu Keluarga) in Marihat Butar Village without a court decree. This practice creates a problem in the form of a discrepancy between administrative facts and the provisions of positive law and Islamic law, which has not been extensively analyzed integratively from both legal perspectives. The objective of the research is to analyze the juridical consequences of this non-procedural lineage alteration, specifically its impact on population administration status and the civil rights of the child from the perspective of Islamic law. The method used is qualitative with a normative legal theory approach, collecting primary data through in-depth interviews with 5 adoptive couples, which were then analyzed descriptively-analytically. Results and discussion indicate that this practice creates legal dualism. In Islamic law, it results in the severance of legitimate lineage, inheritance rights, and mahram relations with the biological parents. Meanwhile, in positive law, this action creates inconsistency between population documents and biological facts, potentially causing issues regarding the child's civil legal status and public services. The implication of these findings reveals the urgency for socialization and strict law enforcement regarding legitimate child adoption procedures. There is also a need to integrate population administration databases with court rulings to prevent similar deviations in the future.

[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pengubahan nasab anak angkat dalam Kartu Keluarga (KK) di Desa Marihat Butar tanpa melalui penetapan pengadilan. Praktik ini menciptakan masalah berupa kesenjangan antara fakta administratif dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, yang belum banyak dianalisis secara integratif dari kedua perspektif hukum tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsekuensi yuridis dari pengubahan nasab secara tidak prosedural tersebut, khususnya dampaknya terhadap status administrasi kependudukan dan hak-hak keperdataan anak dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan teori hukum normatif, mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam terhadap 5 pasangan orang tua angkat, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa praktik ini menimbulkan dualisme hukum. Dalam hukum Islam, praktik ini mengakibatkan terputusnya hubungan nasab sah, hak waris, dan hubungan mahram dengan orang tua kandung. Sementara dalam hukum positif, tindakan ini menciptakan inkonsistensi antara dokumen kependudukan dan fakta biologis, berpotensi menimbulkan masalah dalam status keperdataan anak dan pelayanan publik. Implikasi dari temuan ini mengungkap urgensi sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas mengenai prosedur pengangkatan anak yang sah. Diperlukan juga integrasi database administrasi kependudukan dengan putusan pengadilan agar dapat mencegah penyimpangan serupa di masa depan.]