Violating Human Rights? : Substance of Human Rights in Disparity as a Result of Determination of Interfaith Marriage Application in District Court
DOI:
https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.140Keywords:
Human Rights; , Interfaith Marriage;, Stipulations.Abstract
This study aims to explore the substance of human rights in two stipulations of the application for registration of interfaith marriages in the District Court. Stipulation Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby granted the application, while Stipulation Number 71/Pdt.P/2017/PN. Bla did not grant it. The type of research used is normative legal research with a case approach and comparative approach. The result of Stipulation Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby accommodates human rights with the implementation of natural rights that are part of the universality of human rights, on the grounds of the right to freedom of religion and family. The Stipulation Number 71/Pdt.P/2017/PN. Bla contains the substance of human rights in the realm of cultural relativity, through factual considerations from the interpretation of judges and religious leaders regarding the prohibition of interfaith marriages. Therefore, although outwardly the two are contradictory, they actually still accommodate the substance of human rights in their respective perspectives. This research contributes to opening up 'opportunities' for a broader interpretation of the fulfillment of human rights, by looking at the existence of human rights in the two stipulations above.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali substansi hak asasi manusia dalam dua hasil penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby mengabulkan permohonan tersebut, sedangkan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla tidak mengabulkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perbandingan (comparative approach). Hasil Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby mengakomodasi hak asasi manusia dengan implementasi hak kodrati yang menjadi bagian dari universalitas HAM, dengan alasan hak kebebasan beragama dan berkeluarga. Adapun Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla mengandung substansi HAM dalam ranah relativitas budaya, melalui pertimbangan faktual dari interpretasi hakim dan tokoh agama mengenai pelarangan pernikahan beda agama. Oleh karena itu, meskipun secara zahir keduanya bertentangan, akan tetapi sejatinya tetap mengakomodasi substansi HAM dalam perspektif masing-masing. Penelitian ini berkontribusi untuk membuka ‘peluang’ interpretasi pemenuhan hak asasi manusia secara lebih luas, dengan melihat eksistensi hak asasi manusia dalam dua penetapan di atas.
Downloads
References
Akhmad Munawar. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 7(13).
Alifa, H. L., Sodiqin, A., & Ambarayadi, B. (2023). INTERRELIGIOUS MARRIAGES IN INDONESIA: From Legal Disharmony to Legal Conflict. Justicia Islamica, 20(2), 193–214. https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.5922
Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Media Syari’ah, 22(1), 48. https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719
Andhika Santoso, R., Elan Jaelani, & Utang Rosidin. (2023). Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 1(4), 07–15. https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392
Anggraini, D., Kuswaya, A., & Hidayati, T. W. (2022). Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur’an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar). Al-Dhikra: Jurnal Studi Qur’an Dan Hadis, 4(2), 159–172. https://journal.ptiq.ac.id/index.php/aldhikra/article/view/1112%0Ahttps://journal.ptiq.ac.id/index.php/aldhikra/article/download/1112/323
Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 159–185.
Bing Waluyo. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1).
Briskman, L. (2020). Creating Understandings for Peace, Justice and Human Rights. Hum. Rts., 15, 125.
Budiarti. (2018). Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial, 15(1).
Cahyani, I. D., & Tamam, M. (n.d.). Dualisme Hukum Pernikahan Di Indonesia. Al-Ikhtisar: Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah, 2(2).
Cantonia, S., & Majid, I. A. (n.d.). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(6).
Donnely, J. (2003). Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell University Press.
Elmali-Karakaya, A. (2022). Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women’s Interfaith Marriages. Religions, 13(8), 726.
Fakhrurrazi M. Yunus, & Aini, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 20(2).
Falah, M. B., Siswanto, Ikhwan, M., & Yurievna, G. L. (2024). Judging the Application of Progressive Legal Theory in Child Custody Disputes: A Case Analysis of Decision No. 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Alauddin Law Development Journal, 6(1), 31–43. https://doi.org/10.24252/aldev.v6i1.44216
Fatoni, S. N., & Rusliana, I. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung. Varia Hukum, 1, 53–54.
Fauzi, A. (2014). Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia. ILMU HUKUM, 4(2), 253–288.
Gemilang, K. M., Firmanda, H., Maghfirah, Lastfitriani, H., & Hakimi, A. R. (2023). Discussing the Phenomenon of the Appointment of Judges in District Courts Regarding Interfaith Marriages from a Legal Logic Perspective. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 8(2), 307–324. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8185
Gunn, T. J. (2020). Do Human Rights Have a Secular, Individualistic & Anti-Islamic Bias? Daedalus, 149(3), 148–169.
Hanifah, G., Aulia, F. F., Juliani, D., & Savitri, T. C. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama. Cross-Border, 5(2), 1133–1147. http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1246
Hardio A. V. Rompas. (2018). Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri. Lex Privatum, 6(9).
Ichsan, M. (n.d.). Keabsahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Profetika: Jurnal Studi Islam, 17(2). https://doi.org/doi.org/10.23917/profetika.v17i02.5300
Imam Wahyujati. (2022). Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. ’Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1).
Laily, D. S. (2019). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, 19(85), 45–55. http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4236
Lestari, N. (n.d.). Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Jurnal Hukum Sehasen, 1(2).
Li, X. (2007). 7 A Cultural Critique of Cultural Relativism. American Journal of Economics and Sociology, 66(1), 151–171.
Lizwary, K., & Safitri, W. (2016). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400K/PDT/1986. Yuriska: Jurnal Ilmiah Huku, 8(1).
Maloko, M. T., Chotban, S., Fuady, M. I. N., & Hasdiwanti. (2024). Analyzing the prohibition of interfaith marriage in Indonesia: legal, religious, and human rights perspectives. Cogent Social Sciences, 10(1), 2308174.
Mastur; Hanum Farchana Devi. (2018). Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 11(1), 137–149.
Matondang, I. (2008). Universalitas dan Relativitas HAM. Jurnal Miqot, 32(2), 203–214.
Moh Syamsul Maarif. (2015). Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perkawinan. UIN Maulana Malik Ibrahim.
Muh Rasya Karim, Aneke, S., & Korah, R. (n.d.). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. Lex Crimen, 11(4).
Mursalin, A. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama?: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia. Undang Jurnal Hukum, 6(1), 113–150. https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150
Quthny, A. Y. A., Muzakki, A., & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asy-Syari’ah?: Jurnal Hukum Islam, 8(1).
Ramulyo, M. I. (2004). Hukum Perkawinan Islam?: Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Edisi II). Bumi Aksara.
Rohman, M. T. (2011). Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia. Al-Ahwal, 4(1), 57–74. http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/viewFile/04103/1023
Saebani, B. A. (2011). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Pustaka Setia.
Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 16–21. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21
Sen, A. (2017). Elements of a theory of human rights. In Justice and the capabilities approach (pp. 221–262). Routledge.
Simanjuntak, P. N. H. (2018). Hukum perdata Indonesia Cetakan Ke-4. Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
Suhasti, Djazimah, & Hartini. (n.d.). Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia antara Aturan dan Praktik.
Susanti, D. O., & Shoimah, S. N. (2016). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Kemaslahatan). Rechtidee, 11(2).
Syarifuddin, A. (2010). Garis-Garis Besar Fiqh. Kencana Prenada Media Group.
Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2010). Fikih Munakahat?: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Rajawali Press.
Wahyuni, S. (2016). Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri? (Cetakan I). PT. Pustaka Alvabet.
Wahyuni, S., Luthviatib, R. D., Hayat, M. J., & Mishra, U. K. (2022). The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen. Bestuur, 10 (1), 12–21.
Yakub Aiyub Kadir, M., & Rizki, F. (2023). Interfaith Marriage in Indonesia: a Critique of Court Verdicts. Yuridika, 38(1), 171–190. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.38099
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Muhammad Irfan AD, Mohammad Bachrul Falah, Afdhalia Mahatta, Muhammad Ikhwan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
