Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah

Legal Protection Efforts and Islamic Business Ethics Analysis of Hidden Defect Products in Online Transactions

Harisma Annisa Al Islam, Sarah Khairani Harahap, M. Taufiq — Thu, 10 Jul 2025 00:00:00 +0700

A hidden defective product in an online buying and selling transaction is selling a product whose condition is not in accordance with the original purpose of making the product. The product does not meet the proper product standards and has decreased function due to damage caused by the negligence of business actors, whether intentional or not. The most widely used platform in online buying and selling is personal media or social media, where there are only two parties to the trade agreement, namely business actors and consumers, so legal protection for consumers in this phenomenon is absolute and very much needed. The existence of a form of consumer loss from the case of hidden defective products certainly violates what is the provision of muamalah in sharia. Therefore, this research aims to analyze the application of Islamic business ethics to hidden defective products in online trade transactions and legal protection efforts that can be provided to consumers who suffer losses due to hidden defective products. This research uses the normative juridical analysis method to see the extent of legal protection efforts against consumers and how Islamic business ethics view the phenomenon. This study concludes that business actors who deliberately sell hidden products in online buying and selling clearly violate Islamic business ethics which prohibit hiding defective goods, unlike business actors who do not know the defects in the product, but business actors still have an absolute obligation to be responsible to consumers. The form of legal protection efforts for consumers of hidden defective products has been regulated in such a way in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the Civil Code.

[Produk cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli online adalah menjual produk yang kondisinya tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan produk. Produk tersebut tidak memenuhi standar produk yang semestinya dan mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha, baik disengaja maupun tidak. Platform yang paling banyak digunakan dalam jual beli online adalah media personal atau sosial media, yang mana hanya terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian perdagangan yaitu pelaku usaha dan konsumen, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dalam fenomena ini bersifat mutlak dan sangat dibutuhkan. Adanya bentuk kerugian konsumen dari kasus produk cacat tersembunyi tentu saja melanggar apa yang menjadi ketentuan bermuamalah dalam syariat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penerapan etika bisnis Islam terhadap produk cacat tersembunyi dalam transaksi perdagangan secara online dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat tersembunyi. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif untuk melihat sejauh mana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha yang sengaja menjual produk tersembunyi dalam jual beli online jelas melanggar etika bisnis Islam yang melarang untuk menyembunyikan barang cacat, berbeda halnya dengan pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya cacat pada produk tersebut, namun pelaku usaha tetap memikul kewajiban mutlak untuk bertanggungjawab kepada konsumen. Adapun bentuk upaya perlindungan hukum bagi konsumen atas produk cacat tersembunyi telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]

Rehabilitation Programs in Fulfilling Inmates’ Financial Obligations: A Prison Officers’ Perspective

Salma Fathimah Az-Zahra — Sun, 20 Jul 2025 00:00:00 +0700

This study examines the fulfillment of financial obligations by inmates and the various challenges encountered in implementing rehabilitation programs within correctional institutions. Employing a mixed-methods approach, the research integrates quantitative data—collected through questionnaires distributed to prison officers—and qualitative insights derived from in-depth interviews and content analysis of social media platforms. A case study of a particular inmate, such as Zul Zivilia, is presented to provide a concrete illustration of financial support practices during incarceration. The findings reveal that rehabilitation programs have made a significant contribution to skill development, enhanced self-confidence, and support for inmates in meeting their financial responsibilities toward their families. Nevertheless, the effectiveness of these programs continues to face several constraints, including limited funding, a lack of collaboration with external stakeholders, and pervasive social stigma, especially on digital platforms such as TikTok. The case of Zul Zivilia demonstrates the efforts of an inmate to fulfill financial obligations through productive activities within prison, despite facing negative public perceptions in the digital sphere. Accordingly, this study recommends strengthening cross-sectoral partnerships, enhancing rehabilitation facilities, and promoting legal and social literacy as critical measures to ensure the long-term success of inmate rehabilitation and social reintegration programs.

[Penelitian Penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah oleh narapidana serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah mixed methods, yakni menggabungkan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada petugas lembaga pemasyarakatan dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam serta analisis konten media sosial. Studi kasus terhadap narapidana, seperti Zul Zivilia, diangkat sebagai ilustrasi konkret atas praktik pemenuhan nafkah selama masa pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan di lembaga pemasyarakatan telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan keterampilan, peningkatan kepercayaan diri, serta dukungan terhadap pemenuhan tanggung jawab nafkah keluarga oleh narapidana. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, minimnya kolaborasi dengan pihak eksternal, serta kuatnya stigma sosial yang berkembang di ruang digital, khususnya di platform seperti TikTok. Studi kasus Zul Zivilia menggambarkan upaya narapidana dalam menjalankan kewajiban nafkah melalui aktivitas produktif di dalam lapas, meskipun harus berhadapan dengan prasangka negatif dari masyarakat digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan sarana pembinaan, serta edukasi literasi hukum dan sosial guna mendukung keberhasilan program pembinaan dan proses reintegrasi sosial narapidana secara berkelanjutan.]

The Concept of Sakinah and the Quality of Early-Age Marriage Among Young Couples in Mojosari Village, Puger District, Jember Regency

Ahmad Baihaki, Rijal Mumazziq Zionis — Mon, 28 Jul 2025 00:00:00 +0700

This study examines the concept of sakinah and its influence on the quality of early marriage among young couples in Mojosari Village, Puger District, Jember Regency, as well as its impact on household life. Early marriage is often viewed negatively due to assumptions that couples are not yet prepared psychologically, economically, and socially. However, field findings show that some young couples are able to build a sakinah family through mutual understanding, acceptance of each other’s shortcomings, fulfilling responsibilities according to their roles, and receiving support from both family and the surrounding community. This research adopts a descriptive qualitative approach using observation and in-depth interviews with five early-married couples. The results indicate that household resilience based on the sakinah concept can be achieved when there is mutual commitment, effective communication, and the application of Islamic values as a guide to life. With mental and spiritual readiness, early marriage can be experienced positively and contribute to the formation of a stable and harmonious family. This study affirms that readiness not merely age is the key to achieving a quality marriage.

[Penelitian ini membahas konsep sakinah terhadap kualitas pernikahan usia dini pasangan muda di Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, serta dampaknya terhadap kualitas kehidupan rumah tangga pasangan muda. Pernikahan pada usia dini sering kali dianggap negatif karena pasangan dinilai belum siap secara psikologis, ekonomi, dan sosial. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pasangan muda mampu membangun keluarga sakinah melalui sikap saling pengertian, penerimaan terhadap kekurangan masing-masing, pemenuhan tanggung jawab sesuai peran, serta adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap lima pasangan pelaku pernikahan usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan rumah tangga yang sakinah dapat terbentuk apabila terdapat komitmen bersama, komunikasi yang efektif, serta penerapan nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup. Dengan adanya kesiapan mental dan spiritual, pernikahan usia dini dapat dijalani secara positif dan berkontribusi terhadap terbentuknya rumah tangga yang harmonis dan stabil. Penelitian ini menegaskan bahwa faktor kesiapan, bukan semata usia, menjadi kunci dalam mewujudkan pernikahan yang berkualitas.]

The Overnight Stay Tradition Following Engagement in Nagari Salareh Aia Utara, West Sumatra

Monica Loenxy, Ilham Agustian Anhas — Wed, 13 Aug 2025 00:00:00 +0700

This study examines the post-engagement overnight stay tradition (bamalam di rumah urang gadih) that continues to be preserved by the community of Nagari Salareh Aia Utara, Palembayan District, Agam Regency, West Sumatra. This tradition forms an integral part of the Minangkabau matrilineal kinship system, which positions women as the central axis of social and cultural structures. In practice, the prospective groom stays overnight at the bride-to-be’s family residence following the engagement ceremony. Although it holds significant symbolic meaning and social functions, certain aspects of the tradition have sparked debate, as they are perceived to be inconsistent with prevailing religious norms and moral values. The purpose of this research is to analyze the meaning, functions, and forms of adaptation of the tradition to ensure its alignment with customary principles while remaining consistent with Islamic legal provisions. The study adopts a qualitative approach with a field study design, employing participant observation, in-depth interviews with customary leaders, religious scholars, and community members, as well as an analysis of relevant Minangkabau literature. The findings reveal that the tradition serves three primary functions: (1) as a symbol of openness and social acceptance toward the prospective groom, (2) as an initial adaptation process for the groom-to-be to become acquainted with family norms and matrilineal customs, and (3) as a medium for assessing the character of the prospective groom. Over time, the community has implemented several adjustments, such as shortening the overnight stay duration, limiting direct interaction between the engaged couple, and replacing the practice with formal interfamily gatherings, thereby ensuring its conformity with religious values and contemporary social dynamics. This study asserts that the post-engagement overnight stay tradition is not merely a customary ritual but rather a dynamic form of social dialogue between generations, between customary law (adat) and Islamic law (syariah), and between local values and modernity. Accordingly, the community of Nagari Salareh Aia Utara demonstrates adaptive capacity in preserving its cultural heritage contextually, without compromising its identity as a religious customary society.

[Penelitian ini mengkaji tradisi menginap pasca peminangan (bamalam di rumah urang gadih) yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tradisi ini merupakan bagian dari sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang menempatkan pihak perempuan sebagai pusat struktur sosial dan budaya. Dalam praktiknya, calon mempelai laki-laki menginap di rumah keluarga calon istri setelah prosesi peminangan. Meskipun memiliki makna simbolik dan fungsi sosial yang penting, tradisi ini memunculkan persoalan karena sebagian praktiknya dinilai kurang selaras dengan norma agama dan nilai kesusilaan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna, fungsi, dan penyesuaian tradisi ini agar tetap sesuai dengan tuntunan adat sekaligus selaras dengan prinsip syariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi lapangan, melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan anggota masyarakat, serta analisis terhadap berbagai literatur Minangkabau yang relavan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki tiga fungsi utama: (1) sebagai simbol keterbukaan dan penerimaan sosial terhadap calon menantu laki-laki, (2) sebagai ruang adaptasi awal calon mempelai laki-laki dengan norma keluarga dan adat matrilineal, serta (3) sebagai ajang penilaian karakter. Dalam praktiknya, masyarakat telah melakukan berbagai bentuk penyesuaian, seperti mempersingkat durasi menginap, membatasi interaksi calon pengantin, hingga mengadaptasi tradisi tersebut dengan pertemuan formal antarkeluarga, demi menyesuaikan dengan tuntutan nilai-nilai keagamaan dan perubahan zaman. Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi menginap bukan sekadar ritual adat, tetapi juga bentuk dialog sosial yang dinamis antara generasi tua dan muda, antara adat dan syariat, serta antara nilai-nilai lokal dan modernitas. Dengan demikian, masyarakat Nagari Salareh Aia Utara menunjukkan kapasitas adaptif dalam merawat warisan budaya secara kontekstual, tanpa kehilangan akar identitasnya sebagai bagian dari masyarakat adat yang religius.]

Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective

Muhamad Nurholis — Mon, 18 Aug 2025 00:00:00 +0700

This study examines the relationship between Islamic law and environmental sustainability through the perspective of maqasid al-shariah. The increasing ecological crisis, including climate change, deforestation, and pollution, demonstrates the urgent need for ethical and legal frameworks that go beyond conventional approaches. The main objective of this research is to explore how the principles of maqasid al-shariah, particularly the preservation of life (hifz al-nafs) and wealth (hifz al-mal), can be applied to support environmental sustainability. The research employs a qualitative-descriptive method with a normative-theological approach, focusing on the analysis of Qur’anic verses, hadith, classical Islamic legal texts, and contemporary studies on maqasid al-shariah. The findings indicate that Islamic law provides a strong ethical foundation for ecological balance, encouraging policies such as community-based forest management, biodiversity conservation, and sustainable use of natural resources. In conclusion, maqasid al-shariah serves not only as a theological principle but also as a practical guideline that can strengthen ecological justice and sustainability. This study contributes to the discourse by highlighting the relevance of Islamic legal objectives in addressing modern environmental challenges.

[Penelitian ini mengkaji hubungan antara hukum Islam dan keberlanjutan lingkungan melalui perspektif maqasid al-syariah. Krisis ekologi yang semakin meningkat, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi, menunjukkan perlunya kerangka etis dan hukum yang melampaui pendekatan konvensional. Tujuan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana prinsip maqasid al-syariah, khususnya pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal), dapat diterapkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-teologis melalui analisis ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, teks hukum Islam klasik, serta kajian kontemporer tentang maqasid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan landasan etis yang kuat bagi terciptanya keseimbangan ekologi, termasuk melalui kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kesimpulannya, maqasid al-syariah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip teologis, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang dapat memperkuat keadilan ekologis dan keberlanjutan. Studi ini memberikan kontribusi dengan menegaskan relevansi tujuan hukum Islam dalam menghadapi tantangan lingkungan modern.]

Legal Status of Consuming Swiftlet Meat in the Perspective of Hanafi and Shafi’i Scholars: A Case Study of Selambo Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency

Muhammad Raihan Lubis, Amal Hayati — Wed, 20 Aug 2025 00:00:00 +0700

This study analyzes the legal ruling on the consumption of swiftlet meat according to the perspectives of Hanafiyah and Shafi’iyah scholars. Examining these two viewpoints is expected to provide a new contribution as well as broaden public understanding of the issue. The divergence of opinions between the two schools regarding the permissibility of consuming swiftlet meat is based on various considerations, thereby necessitating a more in-depth examination through scholarly research. The research adopts a library-based approach (library research), utilizing theories and arguments drawn from relevant and supporting literature. In addition, it is complemented by field research aligned with the selected object of study, in order to enrich the analysis and strengthen the findings. The results reveal that, according to Hanafiyah scholars, consuming swiftlet meat is deemed permissible (halal), as the bird is considered tame and harmless to humans. Conversely, Shafi’iyah scholars rule it as impermissible (haram).

[Penelitian ini menganalisis hukum mengonsumsi daging burung walet menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah. Kajian terhadap kedua pandangan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi baru sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai isu ini. Perbedaan pendapat antara kedua mazhab terkait konsumsi daging burung walet didasarkan pada alasan yang beragam, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan teori-teori dari literatur yang relevan dan mendukung topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian lapangan yang disesuaikan dengan objek yang dipilih, guna memperkaya analisis dan memperkuat hasil kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ulama Hanafiyah, hukum mengonsumsi daging burung walet adalah halal, karena burung tersebut dianggap jinak dan tidak membahayakan manusia. Sebaliknya, menurut ulama Syafi’iyah, hukumnya adalah haram.]

The Effectiveness of Dispute Resolution for Breach of Contract in Vessel Charter Agreements in Batam City: An Empirical Legal Analysis

Sulastri Sulastri, Lu Sudirman, Hari Sutra Disemadi — Fri, 29 Aug 2025 00:00:00 +0700

This study examines the implementation of dispute resolution effectiveness for breaches of vessel charter agreements in Batam City, Indonesia. Despite the existence of clear contractual provisions and applicable legal frameworks, breaches of contract—such as delayed payments and extended vessel use—remain prevalent, posing financial risks to involved parties. The research aims to analyze the effectiveness of current dispute resolution practices and identify the factors influencing their implementation. An empirical legal research method was employed, utilizing statutory and sociological approaches, with primary data collected through interviews and observations at PT Pelayaran Nasional Pasifik Samudera Shipping and PT Pasifik Jaya Maritim. The findings indicate that both companies prioritize non-litigation approaches, emphasizing negotiation and familial cultural values to maintain long-term business relationships. However, the reliance on internal mechanisms and the limited involvement of professional legal personnel often result in challenges related to legal certainty and prolonged conflict resolution. The study concludes that while non-litigation strategies effectively minimize formal disputes, achieving a balance between cultural negotiation practices and firm legal frameworks is essential to improving dispute resolution outcomes in the vessel charter sector.

[Studi ini mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa atas wanprestasi dalam perjanjian sewa kapal di Kota Batam, Indonesia. Meskipun terdapat ketentuan kontrak yang jelas dan kerangka hukum yang berlaku, wanprestasi—seperti keterlambatan pembayaran dan penggunaan kapal yang melebihi waktu yang disepakati—masih terjadi secara signifikan, yang menimbulkan risiko finansial bagi pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa yang ada saat ini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dengan menggunakan teori efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, dan data primer dikumpulkan melalui wawancara serta observasi di PT Pelayaran Nasional Pasifik Samudera Shipping dan PT Pasifik Jaya Maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua perusahaan lebih mengutamakan pendekatan non-litigasi, dengan penekanan pada negosiasi dan nilai-nilai budaya kekeluargaan untuk menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Namun, ketergantungan pada mekanisme internal dan keterlibatan terbatas dari tenaga profesional hukum sering kali menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun strategi non-litigasi efektif dalam meminimalkan sengketa formal, pencapaian keseimbangan antara praktik negosiasi, budaya, dan kerangka hukum yang tegas sangat penting untuk meningkatkan hasil penyelesaian sengketa di sektor sewa kapal.]

Legal Analysis of the Sale and Purchase of Dolls from the Viewpoint of Sheikh Yusuf Qardhawi and Sheikh Shalih Utsaimin: A Case Study of the Istana Boneka Shop, Medan Petisah District, Medan City

Nurul Hidayah Lubis, Sudirman Suparmin — Tue, 09 Sep 2025 00:00:00 +0700

To fulfill their needs, humans engage in buying and selling transactions with one another. One of the items that constitute a tertiary human need is dolls, which are in demand among children and even adults. Scholars agree that dolls are toys that are exempt from the prohibition of statues, but scholars differ on the limits of this exception. This difference of opinion certainly has an impact on the law of buying and selling dolls. Sheikh Al Qardhawi argued that dolls are not haram regardless of their shape, because dolls are not used as a tool of worship and glorification. Sheikh Uthaymeen argued that dolls if their shape is perfect and detailed should be avoided to avoid falling into the act of tashwir. In this study, the researcher used a qualitative method to gain a deeper understanding of the doctrines and views of figures related to the research topic. This research is a field research and uses a normative and sociological approach. The data sources used were interviews and a book entitled Al Halal Wal Haram Fil Islam, and Majm? Fatawa wa Rasail Fadhilah Sheikh Muhammad Bin Salih Al Uthaymeen as primary data. And various literature related to the research topic as secondary data. In analyzing the data, the methods used were descriptive and comparative analysis. At the research location, the Istana Boneka Shop, the dolls sold were both perfectly shaped and imperfect. According to Sheikh Al Qardhawi, buying and selling dolls at the shop is permissible because they are not used as tools of worship or glorification. Meanwhile, according to Sheikh Utsaimin, buying and selling dolls without detailed details is permissible, while dolls with detailed details are makruh (rejected) and very likely to be haram (forbidden).

[Dalam memenuhi kebutuhannya manusia melakukan transaksi jual-beli antar satu sama lain. Salah satu barang yang menjadi kebutuhan tersier manusia adalah boneka, yang diminati kalangan anak-anak bahkan orang dewasa. Para ulama sepakat bahwa boneka merupakan mainan yang dikecualikan dari keharaman patung, namun ulama berbeda pendapat mengenai batas pengecualian ini. Perbedaan pendapat ini tentunya berimbas pada hukum jual-beli dari boneka. Syekh Al Qardhawi berpendapat bahwa boneka tidak haram terlepas dari bentuknya, karena boneka tidak digunakan sebagai alat pemujaan dan pengagungan. Syekh Utsaimin berpendapat bahwa boneka apabila bentuknya sempurna dan detail maka harus dijauhi agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan tashwir. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif agar bisa memahami lebih dalam doktrin dan pandangan tokoh terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah wawancara dan kitab berjudul Al Halal Wal Haram Fil Islam, dan Majm? Fatawa wa Rasail Fadhilah Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin sebagai data primer. Dan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai data sekunder. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif. Di lokasi penelitian yaitu Toko Istana Boneka, boneka yang dijual berbentuk sempurna dan tidak sempurna. Menurut Syekh Al Qardhawi jual-beli boneka di toko tersebut halal, dikarenakan tidak digunakan sebagai alat penyembahan dan pengagungan. Sedangkan menurut Syekh Utsaimin jual-beli boneka yang tidak detail hukumnya boleh, sedangkan boneka yang detail hukumnya makruh dan sangat mungkin menjadi haram.]

Judicial Review of the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 on Guardianship for Persons with Mental Disabilities from a Human Rights Perspective

Riska Febriyanti, Rr Rina Antasari, Syafran Afriansyah — Tue, 16 Sep 2025 00:00:00 +0700

This article is motivated by the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 concerning the judicial review of Article 433 of the Indonesian Civil Code, particularly the phrases “dungu” (feebleminded), “sakit otak” (mentally ill), and “mata gelap” (dark-minded). The Court held that these terms are no longer relevant in light of modern scientific developments and may perpetuate discriminatory stigma against persons with disabilities; however, they were nevertheless retained within the legal norms. The central problem of this study is to examine the judicial considerations in Decision Number 93/PUU-XX/2022 and its juridical review from a human rights perspective.This study employs a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The findings reveal that although the Court acknowledged that the terms are scientifically outdated, the phrases were still maintained. From the principle of equality before the law, the decision raises critical concerns as it potentially perpetuates stigma and is inconsistent with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution as well as the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). From the Islamic perspective, the ruling is also incompatible with the objectives of maqasid al-shariah, particularly the principle of hifz al-nafs (protection of life). Therefore, reform of legal terminology toward more humane and inclusive language is urgently required so that the law truly reflects substantive justice and guarantees equality for every citizen.

[Artikel ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 terkait pengujian Pasal 433 KUHPerdata, khususnya frasa “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap”. Mahkamah menyatakan bahwa istilah-istilah tersebut tidak relevan dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern serta berpotensi menimbulkan stigma diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, namun tetap mempertahankannya dalam norma hukum. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 serta bagaimana tinjauan yuridisnya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah menilai istilah tersebut tidak lagi relevan secara ilmiah, frasa tersebut tetap dipertahankan. Dari sudut pandang asas equality before the law, putusan ini menimbulkan catatan penting karena berpotensi melanggengkan stigma serta tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Dalam perspektif Islam, hal ini juga tidak sejalan dengan maqasid al-shariah, khususnya prinsip hifz al-nafs atau perlindungan jiwa. Oleh karena itu, pembaruan terminologi hukum yang lebih manusiawi dan inklusif sangat diperlukan agar hukum benar-benar mencerminkan keadilan substantif serta menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara..]